Saat ini rakyat
Dilematis, opsi kenaikan harga BBM ini mencuat setelah terjadi kenaikan harga minyak mentah dunia yang mencapai angka US$ 110 per barel. Harga minyak mentah dunia ini berpengaruh pada APBN dengn asumsi harga minyak mentah dunia US$ 95. Apabila harga BBM tidak dinaikan maka dikhawatirkan akan terjadi defisit anggaran sebesar 2,5 %. Padahal undang-undang hanya memperbolehkan defisit anggaran maksimal sebesar 3 %.dengan dinaikannya harga BBM maka defisit anggaran dapat ditekan menjadi 1,9 %. Selain itu dikhawatirkan akan terjadi inflasi yang tinggi yakni sekitar 13,2 %. Apabila harga BBM dinaikan maka diharapkan inflasi dapat ditekan pada angka 11,1 %. Selain itu, dengan kenaikan harga BBM pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi dari 5,8 % menjadi 6,0 %. 1)
Kalau lah kita mau jujur, wajarlah pemerintah mengalami ‘kepusingan’ menghadapi kenaikan harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik. Padahal sebenarnya, semua ini adalah akibat kesalahan pemerintah sendiri sejak awal berdirinya negeri ini. Privatisasi sumber energi (seperti minyak dan gas) adalah langkah ‘sesat’ pemerintah dalam menjaga stabilitas energi dalam negeri. Kalaulah, minyak dalam negeri digunakan untuk kebutuhan dalam negeri (tidak dikasih ke korporasi asing) maka cadangan energi dalam negeri akan relatif aman. Selain itu, dalih mengamankan APBN merupakan alasan yang keliru. Pada faktanya, anggaran yang ada dipakai juga untuk membayar utang Indonesia yang sangat besar. Pengurangan subsidi yang dilakukan saat ini adalah pesanan IMF dalam rangka “reformasi” perekonomian Indonesia pasca krisis 1997.
Tolak Kenaikan Harga BBM
Sebagai rakyat kita harus mempunyai sikap yang tegas yakni menolak kenaikan harga BBM, apapun alasannya. Dampak sosial yang akan timbul begitu besar apabila rencana ini akan bergulir pada awal Juni 2008 nanti. Bahkan mungkin bentrokan masyarakat akan terjadi sehingga situasi politik menjadi keruh. 3) Pengalihan dana subsidi menjadi dana Bantuan Lansung Tunai (BLT) hanyalah sebuah cara pemerintah untuk ‘membungkam’ mulut rakyat agar tidak serentak bersuara untuk menolak. Pada kenyatananya BLT yang digulirkan pada tahun 2005 pun tidak lantas mengurangi penderitaan rakyat. Karena besarnya nilai uang yang diberikan tidak sebanding dengan kenaikan berbagai komoditas di pasaran yang harus dibeli masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Pengalihan alokasi dana untuk kebutuhan lain (seperti subsidi beras murah) hanyalah sebuah dalih yang keliru. Karena pada faktanya beras murah tidak mencapai semua kalangan. Yang terjadi adalah kenaikan harga beras akibat naiknya harga sarana penunjang produksi seperti pupuk (karena subsidi dikurangi).
Rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM semakin memperjelas kebobrokan ideologi kapitalisme yang dianut negeri ini. Dalam sistem ekonomi kapitalisme setiap kebijakan pemerintah adalah kebijakan kaum kapitalis. Pemerintah hanya diberi kewenangan untuk membuat Undang-undang dan itu pun berpihak pada kaum Kapitalis. Jadi, hanya Islam (dalam naungan daulah Khilafah) yang dapat menjadi solusi pada situasi seperti ini. Dalam sistem ekonomi Islam, pemerintah diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Segala kebijakannya harus untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk kesejahteraan kaum kapitalis.
So, Tolak kenaikan harga BBM! Hancurkan Kapitalisme! Tegakkan Khilafah!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar